Ia menegaskan, yang saat ini dilakukan pemerintah bukan moratorium melainkan evaluasi dengan menunda pekerjaan konstruksi yang bersifat elevated atau melayang. Tingginya risiko dalam pengerjaan pembangunan elevated dinilai belum memenuhi syarat karena masih banyaknya kejadian kecelakaan di lapangan.
"Oleh karenanya komite akan melakukan evaluasi dengan menggunakan konsultan independen di mana evaluasi itu akan segera diberikan bersamaan dengan para pelaku konstruksi itu menyampaikan semacam SOP (Standard Operating Procedure) atau cara kerja yang lebih mengutamakan keselamatan," tuturnya.
Meski banyak korban yang berjatuhan dalam kecelakaan konstuksi, ia mengatakan tidak ada penggantian kontraktor di tengah proyek yang sedang berjalan. Sebab, menurutnya kesalahan tersebut belum terlalu fatal.
"Saya pikir, tidak demikian yang penting orang yang di belakang, kecuali ada pekerjaan yang terlambat dan kesalahannya fatal sekali," kata dia.