JAKARTA, iNews.id - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menerbitkan surat edaran (SE) soal upah minimum provinsi (UMP) 2020. Pada tahun depan, upah pekerja dipastikan naik 8,51 persen.
Kenaikan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Kenaikan UMP setiap tahun dihitung berdasarkan akumulasi inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Data tersebut berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Surat Kepala BPS Nomor B-246/BPS/1000/10/2019 tertanggal 2 Oktober. Inflasi ditetapkan 3,39 persen sementara pertumbuhan ekonomi 5,12 persen.
"Dengan demikian, kenaikan UMP dan/atau UMK (Upah Minimum Kabupaten) tahun 2020 berdasarkan data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 8,51 persen," bunyi SE tersebut.
Selain itu, Hanif juga menginstruksikan lewat SE tersebut kepada para gubernur untuk menetapkan UMP 2020 dengan tetap memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov). Penetapan UMP ini harus selesai dan diumumkan secara serentak pada 1 November 2019.