JAKARTA, iNews.id - Serikat Pekerja (SP) PT PLN (Persero) mendesak pemerintah turun tangan dalam memperbaiki kinerja perusahaan pelat merah sektor setrum ini. Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir kebijakan yang digulirkan manajemen justru membuat PLN tak optimal.
Ketua Umum SP PLN Jumadis Abda memaparkan, salah satu bentuk kebijakan yang merugikan, yakni take or pay untuk program 35.000 megawatt (MW). Kebijakan itu tetap dilanjutkan meski pasokan listriki kini sudah surplus.
“Padahal biaya operasional PLN mencapai ratusan triliun. Sementara akibat pasokan yang berlebihan dan skema take or pay diberlakukan maka kelebihan pasokan tersebut tetap harus dibayar oleh PLN,” kata Jumadis dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/12/20180.
Dengan kondisi ini secara otomatis akan menggerus keuangan PLN. Terbukti hingga triwulan III-2018 lalu kerugian yang dialami PLN mencapai Rp18,48 triliun. Diyakini kerugian PLN akan semakin membengkak hingga akhir tahun ini lantaran tidak ada kenaikan tarif listrik.
Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada September 2017 telah mengingatkan agar PLN berhati-hati dalam mengelola keuangan. Namun, manajemen tetap mengeksekusi kebijakan sehingga kini keuangan perusahaan juga sudah cukup mengkhawatirkan.