Luhut menambahkan, yang paling penting adalah UMKM nantinya akan masuk ke dalam katalog pengadaan pemerintah. Oleh karena itu, ia meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) segera menyiapkan pedoman bagi kementerian/lembaga agar mereka siap menerima produk dari para pelaku UMKM setelah melalui proses kurasi.
"Pengalaman yang sering kita jumpai adalah kita selalu membuat konsep yang hebat namun lemah dalam eksekusinya. Dalam kesempatan rapat yang akan datang, saya meminta untuk disiapkan program yang sederhana agar mudah dieksekusi," ujarnya.
Pada 2021 mendatang, pemerintah juga merencanakan kembali untuk memberikan stimulus pada program ini sebesar Rp7,6 triliun sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional.
Menurut Luhut, harapan Presiden Jokowi agar UMKM dapat terus bergerak bersama dalam menumbuhkan ekonomi nasional akan menjadi tugas bersama seluruh lapisan, tak hanya pemangku kebijakan namun juga masyarakat luas.
Terus percaya kepada kemampuan produk lokal, diharapkan dapat memotivasi produsen lokal agar terus berkembang dan berinovasi yang tujuan besarnya adalah menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.