JAKARTA, iNews.id - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sudah melakukan pertemuan dengan Kedutaan Besar Jepang membahas biaya proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Pasalnya, angka yang diminta Japan International Cooperation Agency (JICA) dinilai terlalu mahal.
"Saya sudah ketemu Dubes tapi belum final. Saya akan koreksi angkanya, rupiahnya masih terlalu mahal. Kedua, lokal content-nya saya minta lebih tinggi," kata Budi di Stasiun Gambir, Jakarta, Kamis (7/6/2018).
JICA meminta proyek ini dibiayai sebesar Rp80 triliun. Namun, Budi Karya meminta biaya proyek tersebut dapat ditekan menjadi Rp60 triliun sesuai dengan yang dianggarkan. Dengan demikian, selama masa cuti bersama Lebaran 2018 ini, dia akan melakukan beberapa pertemuan dengan pihak Jepang terkait kelanjutan proyek ini.
"Dalam masa liburan ini kita sempatkan lakukan pertemuan-pertemuan," ujarnya.
Kementerian Perhubungan sebelumnya masih terus melakukan kajian mengenai nilai investasi dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Termasuk juga di dalamnya adalah mengkaji porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan swasta dalam pembiayaan proyek kereta cepat tersebut.
Budi Karya mengatakan, dari hasil kajian tersebut, untuk sementara pemerintah menentukan jika 20-30 persen pembiayaan berasal dari swasta. Artinya 70 persen sisanya merupakan anggaran dari pemerintah lewat APBN.
Meskipun sudah mendapatkan angka perkiraannya, namun Budi mengaku pemerintah masih memilah pekerjaan mana saja yang nantinya dibiayai APBN. Termasuk juga kemungkinan penggunaan teknologi dalam negeri untuk bisa menekan anggaran dalam proyek tersebut.
Hal ini disebabkan, anggaran pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya membengkak menjadi Rp100 triliun dari anggaran sebelumnya Rp60 triliun. "Ya kan kalau anggaran dulu kan Rp60 triliun, tapi anggaran yg disampaikan sekarang ini kira-kira lebih dari Rp100 triliun. Ini kita cari suatu angka yang baik dengan yang saya sampaikan tadi," kata Budi.