"Pemerintah mengukur tapi BUMN yang diberi tugas oleh pemerintah melalui Keppres (Keputusan Presiden) sehingga menjadi terpaksa dan ini menjadi korban. Saya melihatnya ini korban," tuturnya.
Menurut dia, kecelakaan yang terjadi belakangan merupakan buah dari kesalahan pemerintah dan kementerian-kementerian terkait. Sebab, perusahaan BUMN tidak berdaya untuk melawan mandat dari pemerintah.
"Oh biasa, kalau direksi BUMN itu kalau tidak sependapat dengan policy daripada kementerian pasti akan dicopot direksi itu, apalagi dalam kondisi seperti ini," ujarnya.
Sebelumnya, kementerian terkait telah memutuskan untuk melakukan evaluasi melalui komite keselamatan kontruksi (KKK) dan sanksi akan diberikan pada pemilik proyeknya atau dalam hal ini Waskita Karya.
"Termasuk sanksi apa yang akan diberikan pada konsultannya pada pelaksanya kalau kami di satker (satuan kerja) ada PPK kasubdit itu yang tentukan sanksi di PUPR," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono beberapa waktu yang lalu.