NUSA DUA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, krisis yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 membuat pemerintah harus merombak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan melebarkan defisit. Untuk pertama kalinya setelah lebih dari 15 tahun, Indonesia menerapkan kebijakan fiskal yang tidak membiarkan defisit lebih dari 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Itu karena krisis yang diakibat oleh pandemi Covid-19 sangat berbeda dengan krisis keuangan Indonesia sebelumnya. Aktivitas perekonomian turun sangat dalam diakibatkan oleh masalah yang timbul dari sisi kesehatan, pendapatan masyarakat, dan menurunnya penerimaan negara akibat perekonomian yang terhenti.
“Hanya tiga tahun saja kebijakan fiskal memungkinkan defisit lebih dari 3 persen, dan Bank Indonesia dapat membeli obligasi pemerintah secara langsung. Hal itu diperlukan untuk mengatasi permasalahan kesehatan dan kemanusiaan atau sebagai upaya jaring pengaman sosial, ” kata dia di Nusa Dua, Bali, belum lama ini.
Terkait kebijakan tersebut, Sri Mulyani mengakui, telah menerima banyak pertanyaan, termasuk dari lembaga pemeringkat.
“Termasuk IMF bertanya bukankah terlalu singkat untuk tiga tahun ini? Bagaimana Anda tahu bahwa pandemi akan berakhir dalam tiga tahun? Tidak ada yang tahu. Tapi saya pikir itu sangat penting untuk menautkan kredibilitas,” ujarnya.
Sementara itu, dia juga mengingatkan, independensi bank sentral sangat penting dalam menjaga kredibilitas dan kemampuan untuk menahan banyak guncangan. Namun, menurutnya, kredibilitas hanya dapat dibangun dengan waktu, dan diuji dengan begitu banyak situasi nyata.
"Dalam waktu yang sangat sulit itu, Anda dapat menunjukkan apakah Anda memiliki otoritas fiskal dan kebijakan moneter yang kredibel,” ujarnya.