Selain itu, Ardian menyoroti rendahnya belanja modal di daerah-daerah. Padahal, belanja modal memberikan dampak yang besar bagi perekonomian.
"Untuk belanja barang dan jasa di provinsi angkanya di 70,49 persen untuk belanja modal di 50,84 persen," ucapnya.
Ardian meminta kepala daerah segera memerintahkan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengecek realisasi APBD. Jika masih ada yang belum cair, SKPD bisa menyusun pengajuan tagihan kepada pihak ketiga.
Dia mengingatkan pemda untuk memperhitungkan sisa waktu yang ada terutama waktu-waktu yang terpotong lantaran cuti bersama.
"Teman-teman Papua biasanya di tanggal 18 Desember bahkan sudah cuti bersama, ini perlu disusun langkah-langkah strategis agar proses realisasi di tahun 2020 setidaknya bisa pada angka yang optimal," tuturnya.