Kemudian pemerintah mengeluarkan PP Nomor 1 Tahun 2017, divestasi menjadi 51 persen yang dikekuarkan pada tanggal 29 Agustus 2017. Sejak saat itu ada beberapa kebijakan yang dituangkan dalam IUPK, yaitu mendivestasikan 51 persen saham, membangun smelter, dan ketentuan ada stabilitasi investasi.
"Smelter itu mereka memang harus menyediakan smelter lima tahun dari penerbitan IUPK. Kita akan kontrol setiap enam bulan. Karena memang belum dieksekusi mereka baru menyelesaikan dokumen," ucapnya.
Oleh karenanya, menurutnya Head of Agrement (HoA) langkah yang wajar dilakukan oleh pemerintah karena mengatur transaksi dan harga. HoA ini dilakukan sesuai dengan cara yang berlaku karena berfungsi untuk memastikan proses divestasi.
"Kita tidak bisa menunggu sampai tahun 2021, kita tidak bisa menolak perpanjangan kontrak tanpa alasan yang wajar, Freeport tahunya sampai 2041, tapi kita tahunya sampai 2021," tuturnya.