"Petani itu hanya memperoleh keuntungan kurang dari Rp 2 juta setiap bulannya. Itu terlalu kecil. Padahal petani itu harus minimal menghasilakan 7 ton, sehingga persoalan modal jadi yang pertama. Selain masalah modal, subsidi benih juga harus menjadi perhatian pemerintah," ucap dia..
Masalah ini, lanjut Moeldoko, juga bisa disebabkan karena proses distribusi benih dan pupuk yang tidak bagus. Pada saat petani butuh pupuk, kata dia, barangnya tidak ada. Kalau pun ada barangnya datang terlambat.
"Ini yang sering terjadi dan keluhan petani ini ada di mana-mana. Menurut saya perlu dievaluasi distribusinya. Kalau memang ini tidak bisa diuntungkan besar kepada para petani, mungkin perlu dicek lagi apakah perlu subsidi pupuk diberikan saat kapan dan harga yang ditetapkan," tuturnya.
Moeldoko menilai, subsidi sebaiknya dialihkan ketika pasca panen. Contohnya dengan membeli gabah hasil panen para petani. Misalnya, harga gabah yang semula dipatok Rp3.700 per kilogram, dibeli pemerintah dengan harga Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilogram.
"Dengan begitu, uang pemerintah bisa dirasakan langsung oleh petani. Karena justru yang diinginkan oleh para petani adalah melindungi harga pasca panen. Sebenarnya bagi para petani sepanjang dia bisa menjual setinggi-tingginya harga itu sangat nikmat bagi dia," kata dia.
Moeldoko menambahkan, subsidi benih dan pupuk yang jumlahnya Rp31 triliun akan lebih bagus bila dialihkan ke harga gabah yang lebih baik. Sehingga, pendapatan petani ada peningkatan.
"Saya sebagai ketua HKTI tidak mau dong petani saya menderita. Petani itu jangan miskin, harus kaya. Makanya saya usulkan subsidinya bukan di awal, tetapi di akhir, yaitu subsidi harga besar, misalnya dari harga Rp3.500, naik disubsidi menjadi Rp4.500 atau Rp5.000. Dengan begitu, petani akan semakin sejahtera," ucap Moeldoko.