“Kami mendukung Pemerintah untuk penyediaan rumah, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Fokus kita (adalah) bagaimana masyarakat Indonesia bisa terbantu oleh suplai yang diberikan oleh APERSI. Tentunya ini semua perlu kolaborasi dan sinergi, dan APERSI sendiri siap dan sanggup mendukung program Presiden yang akan datang,” ujarnya.
Meskipun BP3 telah terbentuk nantinya, lanjut Junaidi, APERSI tetap mendorong keberadaan Kementerian Perumahan dan Perkotaan di pemerintahan baru mendatang. Pasalnya, BP3 akan berfokus sebagai eksekutor, sedangkan Kementerian Perumahan dan Perkotaan sebagai regulator, sehingga keduanya tetap dibutuhkan.
“BP3 dan Kementerian adalah dua hal yang berbeda. BP3 sebagai kelembagaan teknis untuk eksekutor penguatan pembiayaan dan penyediaan perumahan. Keberadaan BP3 justru akan memperkuat dan memudahkan kementerian dalam mengeksekusi capaian tiga juta rumah,” tuturnya.
Melalui beragam upaya tersebut, Junaidi berharap, APERSI dapat terus berkomitmen dan bersinergi dengan Pemerintah untuk menyediakan rumah yang layak huni untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah.
“Kami sudah membuat kajian untuk kebutuhan rumah dalam rangka mengatasi backlog untuk rumah di daerah perkotaan, hingga daerah pedesaan. Harapannya, APERSI dapat terus berkontribusi dan berkomitmen menyediakan rumah yang layak huni untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah,” ujarnya.
Dalam Rakernas DPP APERSI tersebut, turut hadir Direktur Utama BTN Nixon L.P., Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Sid Herdi Kusuma, Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN Rahma Julianti, serta Kepala Divisi SMD Bank BTN Budi Permana.