JAKARTA, iNews.id - Pemerintah menargetkan jumlah penerima bantuan sosial tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH) masing-masing sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Dengan demikian, ada 20 juta KPM yang akan menerima bantuan akibat penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Ekonom Bhima Yudhistira menyebut penyaluran bansos mestinya diperluas kepada masyarakat, tidak hanya 20 juta KPM. Pasalnya, jumlah penduduk yang rentan miskin di Indonesia lebih dari itu.
"Jumlah penduduk rentan miskin saja 115 juta orang penduduk, jadi 20 juta KPM terlalu sedikit," kata Bhima di Jakarta, Minggu (18/7/2021).
Bhima sebelumnya juga mengusulkan bantuan sosial tunai dinaikkan menjadi Rp1 juta per keluarga per bulan. Saat ini, besaran BST senilai Rp300.000 per keluarga per bulan.
"Bansos jelas tidak cukup jika bantuan tunai hanya Rp300.000 per bulan per keluarga penerima. Itu artinya dalam situasi krisis nominal dana bansos tidak beda jauh dengan kondisi normal," ujarnya.
Namun selain mendapat uang tunai, penerima BST dan PKH juga mendapat tambahan bantuan 10 kliogram (kg). Dia berharap bisa diberikan dengan cepat dan tepat sasaran. Kendati demikian, dia menilai, harusnya bantuan diberikan sebelum diterapkan PPKM Darurat.
"Idealnya diberikan bantuan dulu, baru dilakukan PPKM darurat karena yang terjadi sekarang banyak yang tidak bisa bekerja karena adanya pembatasan," ujarnya.