JAKARTA, iNews.id - Draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang kenaikan gaji dan pensiun pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI-Polri ditargetkan rampung pada pekan keempat Januari 2019.
“Akhir Januari semua draf RPP akan diteruskan ke Kementerian PANRB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) untuk kemudian diteruskan kepada Presiden melalui Kemensetneg,” kata Deputi BKN Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian (PMK) Haryomo Dwi Putranto dikutip dari laman Setkab, Kamis (17/1/2019).
Khusus untuk TNI-Polri, menurut Haryomo, akan diundang kembali untuk melakukan validasi kenaikan gaji setelah tabel kenaikannya diselesaikan di unit Kompensasi Aparatur Sipil Negara (ASN) BKN.
Haryomo menjelaskan, untuk besaran kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok bagi seluruh Aparatur Negara dan pensiunannya mengalami kenaikan rata-rata 5 persen sebagaimana dinyatakan dalam nota keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019.
Kenaikan ini, lanjut dia, ditujukan untuk penguatan produktivitas aparatur negara dan memperkuat program reformasi birokrasi, menyeimbangkan penambahan aparatur negara, menjaga tingkat kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan, serta mengevaluasi kebijakan pensiun ASN, TNI, dan Polri.
Selanjutnya untuk konsep kenaikan pensiunan, BKN akan melakukan sinkronisasi data pensiunan PNS dan janda/duda serta melakukan verifikasi/updating besaran kenaikan dengan PT Taspen sebagai persiapan pembayaran manfaat pensiun setelah RPP ditetapkan.