JAKARTA, iNews.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan RAPBN dan RKP 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-21 di Badan Anggaran (Banggar) pada hari ini, Selasa (9/7/2024). Dalam rapat paripurna kali ini, DPR juga menerima sejumlah surat presiden (surpres) terkait pencalonan duta besar luar biasa hingga usul hak angket tentang pengawasan haji.
Wakil Ketua Badan Anggaran Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, Banggar dengan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menyepakati bahwa DPR berkomitmen memberikan kelonggaran seluasnya pada presiden terpilih. Dengan begitu, presiden terpilih bisa menjalankan visi-misinya.
"Dalam kaitan memberikan kelonggaran presiden terpilih untuk menjalankan visi-misinya sesuai aturan perundangan, RKP perlu memuat arah kebijakan yang menampung program-program presiden terpilih," ujar Cucun dalam paripurna di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (9/7/2024).
DPR RI menyepakati defisit fiskal untuk tahun depan diperkirakan berada pada kisaran 2,45-2,82 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Kemudian, pendapatan negara ditarget pada rentang 12,30-12,36 persen dari PDB. Sementara belanja negara dipatok pada rentang 14,59-15,18 persen dari PDB.
Lalu, rasio utang diproyeksikan akan terkendali dalam batas terkelola pada kisaran 37,98-38,71 persen dari PDB.
Lebih lanjut, untuk pertumbuhan ekonomi, pemerintah menargetkan berada pada kisaran 5,1-5,5 persen pada RAPBN 2025. Lalu, imbal hasil yield Surat Berharga Negara (SBN) dengan tenor 10 tahun diperkirakan akan berada pada kisaran 6,9-7,3 persen
klik halaman selanjutnya untuk membaca rincian asumsi makro 2025>>>