Dorong Inklusivitas Ekonomi, Aparat Pengawas Intern Pemerintah Juga Berperan Kawal Kebijakan Transisi Pandemi Menuju Endemi

Michelle Natalia
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023–Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Jakarta, Rabu (14/6/2023). (Foto: Dok. Kemenko Perekonomian)

JAKARTA, iNews.id - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini ditargetkan akan mencapai 5,3 persen dan terus meningkat di 2024 pada kisaran 5,1 persen-5,7 persen. Tahun 2023 dan 2024 krusial karena menjadi tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2020-2024. 

Berbagai program transformasi ekonomi harus tetap dijalankan, terutama untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Keberhasilan transformasi ekonomi akan sangat menentukan kemampuan Indonesia untuk berhasil keluar dari middle income trap pada tahun 2030 sampai 2040.

“Pemerintah sedang fokus melakukan peningkatan produktivitas, utamanya menuju Indonesia Emas 2045. Ini bukan barang mudah, angka-angka sudah ada tapi tantangan tidak gampang. Situasi ekonomi dunia tidak mendukung. Setiap rupiah yang kita belanjakan, dari APBN, APBD, ataupun BUMN, semuanya harus produktif, karena mencari uangnya, baik itu melalui pajak, royalti, dividen, sekarang ini tidak mudah,” ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023–Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Jokowi juga menekankan pentingnya peran pengawasan, dalam hal ini seperti yang menjadi tugas pokok dari BPKP sebagai pengawas internal Pemerintah. Orientasi untuk pengawasan harus melihat kepada hasilnya, bukan hanya memperhatikan prosedurnya saja, agar menciptakan produktivitas dalam penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga ataupun BUMN.

“Itu kenapa saya sering cek ke lapangan, saya ingin pastikan apa yang kita programkan sampai ke masyarakat, karena memang kita lemah di sisi itu. Itu kita turun ke bawah masih ada yang bablas, apalagi tidak. Sekali lagi penguatan dan pengawasan internal jangan jadi aksesoris, jangan ada data-data yang ditutupi, kalau memang salah harus ditunjukkan cara perbaikannya seperti apa,” ucapnya.

Editor : Aditya Pratama
Artikel Terkait
7 jam lalu

Airlangga Sebut Lokasi PFII Bisa Satu Wilayah dengan KEK: Punya Produk Berbeda

11 hari lalu

AEI Golf Tournament 2026 Resmi Ditutup, Team KSEI Rebut Signature Trophy

11 hari lalu

AEI Golf Tournament 2026 Berlangsung Seru, 144 Pegolf Berebut BYD Denza

11 hari lalu

Jumlah Orang Super Kaya RI Diramal Melonjak 82 Persen, Ini Respons Pemerintah

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal