JAKARTA, iNews.id – Pemerintah melaporkan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 30 November 2017 mencapai Rp91,3 triliun, atau 85,6 persen dari total Rp106,6 triliun.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menturkan, kredit yang disalurkan ini tergolong lancar karena Non Performing Loan-nya (NPL) relatif rendah, sebesar 0,21 persen. Adapun penyalurannya, dari total sekitar 4 juta debitur, masih didominasi oleh skema KUR Mikro sebesar 70,4 persen, diikuti oleh skema KUR Ritel (29,3 persen) dan KUR TKI (0,3 persen).
“Kinerja ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan akses pembiayaan untuk usaha mikro,” ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Kemenko), Darmin Nasution, saat memimpin rapat koordinasi Evaluasi KUR 2017 dan Rencana KUR 2018, di Jakarta, Jumat (8/12/2017).
Pemerintah terus mendorong penyaluran KUR untuk sektor produksi, yang meliputi sektor pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan jasa. Untuk sektor produksi (termasuk sektor jasa) naik dari 33 persen pada Desember 2016, menjadi 44 persen. Sedangkan, sektor produksi (tanpa sektor jasa) data terakhir November 2017, mencatat tumbuh 31,5 persen dibanding tahun sebelumnya hanya berada di level 22 persen.
Berdasarkan wilayah, Pulau Jawa mendapat saluran KUR terbesar senilai Rp50,9 triliun atau 55,8 persen, diikuti oleh Sumatera sebesar 19 persen atau Rp17,32 triliun, Sulawesi sebesar 10,2 persen (Rp9,3 triliun), Bali dan Nusa Tenggara Rp6,1 triliun (6,7 persen), Kalimantan 6,2 persen (Rp5,6 triliun), serta Maluku dan Papua sebesar 2,1 persen atau Rp1,9 triliun.