Sri Mulyani mengaku telah meminta evaluasi menyeluruh terkait kebocoran data. Ia juga meminta Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo untuk melakukan pengecekkan dengan tim IT.
“Kita sedang, saya sudah minta pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya, nanti akan disampaikan penjelasannya ya, oleh pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya,” ucap dia usai konferensi pers di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Kamis (19/9/2024).
Kepala Negara merespons hal ini dengan memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Keuangan dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk bergerak cepat melakukan mitigasi. Menurutnya, hal ini juga terjadi di beberapa negara.
“Iya, saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian keuangan untuk memitigasi secepatnya. Termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya," kata Jokowi di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).
Ia menduga peretasan terjadi karena keteledoran hingga tempat penyimpanan yang terlalu banyak sehingga menjadi sasaran empuk para hacker.
“Mungkin karena keteledoran password, bisa terjadi karena penyimpanan data yang juga di terlalu banyak, di tempat-tempat yang berbeda-beda, bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker untuk masuk," tuturnya.