Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN pemerintah terus diarahkan untuk mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas, khususnya dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang solid di tengah ketidakpastian perekonomian global.
Dukungan ULN tersebut mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,1 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,9 persen), jasa pendidikan (16,8 persen), konstruksi (14,2 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (10,2 persen).
"Posisi utang luar negeri pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh utang luar negeri memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8 persen dari total Utang luar negeri pemerintah," ungkap Erwin.
Sedangkan utang luar negeri swasta juga menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Pada akhir Mei 2023 tercatat utang luar negeri swasta sebesar 196,5 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya sebesar 199,5 miliar dolar AS.
"Secara tahunan, utang luar negeri swasta mengalami kontraksi sebesar 5,8 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 4,6 persen (yoy).