JAKARTA, iNews.id - Anggapan bahwa setiap tempat menginap otomatis dikenai pajak hotel masih cukup kuat di masyarakat. Padahal, aturan perpajakan daerah di Jakarta membedakan secara tegas mana hunian yang termasuk objek pajak dan mana yang tidak.
Pajak hotel yang dalam regulasi terbaru masuk dalam kategori Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Perhotelan, pada dasarnya hanya dikenakan pada layanan akomodasi yang disediakan secara komersial dan dipungut bayaran. Artinya, tidak semua bentuk hunian atau tempat tinggal dapat diperlakukan sama dalam sistem pajak daerah.
Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024. Regulasi ini memperjelas bahwa PBJT Perhotelan memiliki cakupan terbatas dan tidak menyasar hunian dengan fungsi sosial, pendidikan, kesehatan, maupun tempat tinggal pribadi.
Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny menjelaskan, PBJT Perhotelan dikenakan pada usaha penyediaan jasa menginap yang dijalankan untuk tujuan bisnis.
“Contohnya meliputi hotel, motel, losmen, hingga penginapan sejenis yang beroperasi secara komersial dan memungut biaya dari pengguna jasa,” katanya.
Namun, ketika sebuah tempat tinggal tidak berorientasi pada aktivitas usaha atau keuntungan, maka status perpajakannya pun berbeda.