"Ada bule yang ngomong-ngomong tentang itu tuh, itu viral di TikTok itu, agak merisaukan kita juga, ngapain dia boleh ngurus negara kita, ada apa di situ," kata dia.
Meski demikian, Bahlil tetap mengakui bahwa salah satu sebab terjadinya konflik di Rempang karena pemerintah masih belum menjalankan sosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Maka dari itu, ia mengatakan bahwa hal ini adalah tanggung jawabnya.
"Sosialisasinya belum berjalan baik harus diakui, dan kemarin bapak Presiden sudah memerintahkan kepada saya untuk turun langsung. Ya itu memang tanggung jawab sebagai menteri dari anak kampung," tutur Bahlil.
Di sisi lain, menurutnya ada masalah terkait perizinan kepada 6 perusahaan yang digarap oleh BP Batam di lokasi tersebut.
"Wilayah ini pernah diberikan izin 6 perusahaan, aku jujur aja di dalam ini, di mana izin itu setelah ditengarai diusut-usut bahwa ada terjadi kekeliruan prosedur, maka kemudian dicabut. Kita tidak tahu apa yang terjadi di balik itu semua ," tutup dia.