Saat itu, jika pemerintah hanya bersandar pada pelatihan offline saja, maka orang-orang kepulauan harus pergi ke kota-kota atau provinsi untuk mendapatkan lembaga kursus yang baik.
Denni mencontohkan, warga di Kabupaten Seram Bagian Barat harus ke Ambon dan meninggalkan keluarganya, ternak mereka, pekerjaan mereka. Warga juga harus membayar transportasi serta living cost seminggu sampai dua minggu untuk mengikuti pelatihan offline. Hitungan ini dinilai sangat mahal, uang negara tentu tidak kuat.
“Lalu, belum lagi permasalahan terkait bagaimana kualitas instruktur dan lembaga pelatih yang ada di Ambon, sebagus apa, serelevan apa. Padahal kita ingin mereka mampu lompat yang jauh, anak Seram Bagian Barat langsung mendapat instruktur dari Jakarta,” tuturnya.
Bahkan, saat Denni berkunjung ke Kabupaten Biak, terdapat seorang anak yang mengaku bahwa mereka bangga dengan Prakerja karena dia bisa belajar bersama sama anak dari Jawa dengan instruktur yang sama. Pasalnya, mereka seringkali mereka merasa diberi kesempatan yang paling belakang.
“Ini menunjukkan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu benar-benar ada di Prakerja,” ujarnya.
Denni memaparkan angkatan kerja berjumlah sekitar 50 juta orang, dari Sabang sampai Merauke. Dengan jumlah itu, pemerintah berpikir bagaimana masyarakat berkesempatan mengambil pelatihan praktis yang membuat mereka menjadi relevan, bertahan, dan kompetitif, baik pindah pekerjaan atau bahkan naik kelas.
Apalagi, Prakerja itu bukan untuk penganggur saja, tapi juga untuk mereka yang sudah bekerja namun ingin naik kelas atau ganti pekerjaan yang lebih baik.
“Penganggur kita hanya 5 persen dari angkatan kerja, sedangkan 95 persen sisanya sudah bekerja,” tuturnya.