Krisis telah mulai menimpa kelas menengah Sri Lanka, yang diperkirakan mencapai 15 hingga 20 persen dari populasi perkotaan negara itu. Jumlah populasi kelas menengah mulai membengkak pada 1970-an setelah ekonomi terbuka untuk perdagangan dan investasi dan terus berkembang pesat sejak itu.
Keluarga kelas menengah umumnya menikmati keamanan ekonomi, namun sekarang mereka yang tidak pernah berpikir dua kali tentang bahan bakar atau makanan sedang berjuang untuk mengatur makan tiga kali sehari.
"Mereka benar-benar kaget tidak seperti dulu dalam tiga dekade terakhir. Jika kelas menengah berjuang seperti ini, bayangkan betapa terpukulnya mereka yang lebih rentan," kata Bhavani Fonseka, peneliti senior di Pusat Alternatif Kebijakan di Kolombo.
Di tengah situasi sulit tersebut, pejabat pemerintah telah diberikan libur setiap Jumat selama tiga bulan untuk menghemat BBM. Mereka diminta untuk menanam buah dan sayuran sendiri. Tingkat inflasi untuk makanan di sana mencapai 57 persen.
Sementara itu, Wickremesinghe menyalahkan pemerintah sebelumnya karena gagal bertindak tepat waktu ketika cadangan devisa Sri Lanka menyusut.
"Jika langkah-langkah setidaknya telah diambil untuk memperlambat keruntuhan ekonomi di awal, kita tidak akan menghadapi situasi sulit hari ini. Tapi kami kehilangan kesempatan ini. Kami sekarang melihat tanda-tanda kemungkinan jatuh ke titik terendah," tuturnya.
Sejauh ini, Sri Lanka yang telah mengalami kesulitan, didukung kredit sebesar 4 miliar dolar AS dari negara tetangga India. Namun Wickremesinghe mengatakan, India tidak akan mampu membantu Sri Lanka bertahan lama.
Dia juga telah menerima janji pinjaman sebesar 300 juta hingga 600 juta dolar AS dari dari Bank Dunia untuk membeli obat-obatan dan barang-barang penting lainnya.
Sri Lanka telah mengumumkan menangguhkan pembayaran utang luar negeri sebesar 7 miliar dolar AS yang jatuh tempo tahun ini, sambil menunggu hasil negosiasi dengan Dana Moneter Internasional mengenai paket penyelamatan.
Wickremesinghe mengatakan, bantuan IMF tampaknya menjadi satu-satunya pilihan negara itu sekarang. Pejabat dari badan tersebut mengunjungi Sri Lanka untuk membahas gagasan tersebut. Kesepakatan tingkat staf kemungkinan akan dicapai pada akhir Juli.
"Kami telah menyelesaikan diskusi awal, dan kami telah bertukar pikiran di berbagai sektor," kata Wickremesighe.