Namun, menurutnya hal itu merupakan risiko yang harus dihadapi karena perusahaan yang tidak berhak menggunakan BBM subsidi memang harus mematuhi peraturan itu. Di sisi lain, subsidi yang berbasis barang harus diubah menjadi subsidi berbasis orang supaya tidak memberatkan APBN.
"Hal ini sangat penting karena jika kita subsidi kepada barang maka dipastikan tidak tepat sasaran. Berapa pun kouta yang dianggarkan dalam APBN pasti akan jebol karena siapa pun bisa menggunakan barang subsidi tersebut. Hal ini karena tidak ada larangan yang jelas dari pemerintah terkait dengan hukuman jika tidak tepat sasaran," kata dia.
Selain itu, dampaknya bagi negara pasti akan sangat membantu karena beban keuangan akan semakin berkurang. "Negara akan menggunakan dana tersebut untuk pembangunan sektor yang lain, tidak melulu subsidi energi," ucap Mamit.
Namun, menurutnya saat ini permasalahan yang dihadapi adalah belum tepatnya data yang ada saat ini. "Saya yakin seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, persamaan data akan lebih mudah asalkan semua pihak mempunyai visi yang sama untuk mengurangi beban subsidi," tuturnya.