“Semua progres sesuai jalur, kunjungan wisman di atas target atas dan kunjungan wisatawan Nusantara (wisnus) memberikan dampak positif untuk penciptaan lapangan kerja," ujar Sandiaga.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan berdasarkan hasil evaluasi lima DPSP di Indonesia telah mengalami kemajuan dengan adanya Undang-undang Kesehatan.
"Wisatawan kesehatan perlu ditonjolkan sehingga masyarakat yang berobat keluar negeri itu akan kembali berobat di Indonesia. Selain itu, tata ruang dan arsitektur kearifan lokal, juga menjadi kunci utama pembangunan infrastruktur lima DPSP," ujar Luhut.
Terkait pembangunan infrastruktur DPSP, Kemenparekraf pada Kamis (19/7/2023) telah menerima dokumen hak pengelolaan lahan (HPL) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang akan dikelola oleh Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB). Dua HPL nomor 003 dan 004 tersebut masing-masing memiliki luas lahan sebesar 21 hektare dan 30 hektare.