JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, mengatakan RAPBN 2023 mendorong produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Terkait dengan itu, lanjutnya, Belanja Negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun yang meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.230,0 triliun, serta Transfer ke Daerah Rp811,7 triliun.
"Pada tahun 2023 APBN ditujukan untuk mendukung peningkatan produktivitas dengan tetap mengoptimalkan fungsi shock absorber dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi dan antisipatif terhadap risiko ketidakpastian. Selain itu juga didorong untuk meningkatkan produktivitas bagi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," kata Menko Airlangga, dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 di Jakarta, Selasa (16/8/2022).
Dari jumlah tersebut, lanjutnya, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.
Menko Airlangga menjelaskan, pemerintah akan melalukan reformasi program perlindungan sosial, yang dimulai dari perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).