JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak dijadikan penjaminan atas pembayaran utangKereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kepada China.
Adapun pemerintah Indonesia dan China sudah menyepakati besaran biaya cost overrun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yaitu 1,2 miliar dolar AS atau setara Rp18 triliun.
"Nggak ada itu APBN," ucap Luhut saat ditemui di Hotel Fairmont Jakarta, Rabu (6/9/2023).
Adapun terkait dengan tingkat suku bunga pinjamannya. Berdasarkan catatan iNews.id, suku bunga tersebut bunga utang telah mencapai 3,4 persen. Ketika dikonfirmasi apakah angka tersebut sudah turun, Luhut menjawabnya turun.
Namun, Luhut tidak mau merinci berapa angka yang disepakati.
"Turun," katanya singkat.
Sebelumnya, Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan bahwa penjaminan pembayaran utang KCJB tersebut melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII.
"Terkait dengan permohonan APBN itu memang sempat didiskusikan dengan pemerintah Indonesia melalui komite kereta cepat tapi memang info yang kami dapatkan itu memang tidak diakomodir oleh pemerintah Indonesia dan penjaminannya melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia," tutur dia dalam Market Review IDXChannel, Jumat (4/8/2023).
Emir menjelaskan bahwa terjadinya cost overrun lantaran adanya pandemi covid-19 dan juga permasalahan lahan yang baru terselesaikan pada tahun 2020.
"Adapun pembangunan secara masih baru mulai kita lakukan di tahun 2018. Proses pembangunan juga tertunda karena pandemi, ini cukup membatasi pergerakan, mulai dari melakukan pembatasan terhadap tenaga ahli, karyawan di lapangan,pembatasan impor material dan itu beberapa faktor yang mempengaruhi perjalanan proyek KCIB," katanya.