Menkop berharap seluruh civitas Kementerian Koperasi menyadari program ini adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya soal kehebatan menteri atau wakil menteri, tetapi hasil kerja kolektif organisasi.
"Saya juga tegaskan tidak ada kepentingan pribadi dalam program ini. Kredibilitas harus dijaga, dan kita semua berkomitmen memberantas korupsi," katanya.
Sementara itu, sebagai satuan kerja Kementerian Koperasi, LPDB menegaskan kesiapannya untuk mendukung program ini secara transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil.
Pelaksana Harian Direktur Utama LPDB, Oetje Koesoema Prasetia menyampaikan bahwa penandatanganan ini merupakan bentuk konkret keseriusan LPDB dalam memastikan program berjalan tepat sasaran, tepat guna, dan berdampak nyata.
"Kami ingin setiap koperasi desa benar-benar siap secara kelembagaan dan usaha, serta mampu memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar," ujarnya.
Selain itu, lanjut Oetje, pihaknya juga terus memperkuat kolaborasi dengan dinas koperasi di daerah, melakukan pendampingan agar koperasi desa ini bisa tumbuh berkelanjutan tidak hanya sekadar terbentuk, tetapi sustainable secara bisnis.
"Dengan semangat kolaborasi dan integritas, LPDB bersama Kementerian Koperasi optimistis program ini dapat menjadi tonggak dalam mewujudkan ekonomi desa yang kuat, merata, dan berkelanjutan," tuturnya.