Dia menjelaskan, APBN 2023 akan difokuskan kepada enam hal. Pertama, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial.
“Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi,” ujarnya.
Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nusantara. Kelima, revitalisasi industri.
“Ini penting, yaitu dengan terus mendorong hilirisasi,” ucapnya.
Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
Presiden pun meminta jajaran pemerintah untuk mengawal ketat terhadap penggunaan uang rakyat tersebut, sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan negara sejalan dengan prioritas yang telah ditetapkan pemerintah.
"Saya minta pada seluruh kementerian, kepala lembaga, dan juga pemerintah daerah mengendalikan secara detail belanja-belanja yang ada, mengikuti secara detail belanja-belanja yang ada, jangan terjebak rutinitas, serta ini juga sudah berkali-kali saya ingatkan, memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya produk UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah),” tutur Jokowi.
Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) bulan Juni 2022 lalu mengatakan, WTP Kemhan empat kali berturut-turut merupakan prestasi yang membanggakan bagi Kemhan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara.
“Pencapaian opini WTP ini adalah prestasi yang pantas dibanggakan dan perlu mendapat apresiasi karena opini ini bukan merupakan hadiah dari BPK RI, melainkan prestasi dan kerja keras dari seluruh jajaran Kemhan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara yang dikelola," ujarnya.