Kemudian, IFG untuk pelaksanaan penugasan penjaminan KUR yang dijalankan oleh PT Jamkrindo dan PT Askrindo, dan KAI untuk memenuhi setoran modal porsi Indonesia untuk penambahan pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). "PMN dibutuhkan di tahun 2022 dan masih menunggu keputusan dari Komite KCJB sesuai Perpres 93/2021," ucapnya.
Sementara PMN dibutuhkan Airnav dalam mencapai seamless Air Traffic Management (ATM) di kawasan regional serta mendukung program strategis pemerintah melalui modernisasi ATM sistem. Menurut Tiko, Airnav juga memerlukan investasi radar baru.
"Terkait persetujuan Singapura untuk ruang udara yang di atas Sumatera butuh peningkatan kapasitas radar sehingga butuh investasi radar baru agar bisa cover kawasan udara yang cukup luas," tuturnya.
Tiko menyampaikan usulan PMN terbesar ada pada Hutama Karya untuk pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang terdiri atas PMN konstruksi JTTS Tahap I dan Tahap II.
"Angka PMN Rp30,56 triliun ini turun dari permohonan sebelumnya sebesar Rp36,78 triliun dikarenakan optimasi pendanaan dari kerja sama Asset Recycling jalan tol dengan INA (dan sudah termasuk pendanaan JTTS Tahap II)," ujarnya.
Selain untuk penugasan, Tiko mengatakan, PMN juga dialokasikan untuk pengembangan usaha, memperkuat struktur permodalan, dan perbaikan kinerja perusahaan sejumlah BUMN, seperti pembangunan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal, amunisi, medium tank, kendaraan tempur dan modernisasi senjata oleh Defend ID.
"Damri juga cukup lama tidak terima PMN, ini untuk perintis karena cukup banyak penugasan dari Kemenhub untuk daerah-daerah baru, termasuk mereformasi bus listrik di kota besar, Jakarta, Medan, Surabaya. Pelan-pelan kota-kota ini akan konversi seluruh busnya jadi bus listrik," katanya.