PPID juga harus berperan aktif untuk mengisi ruang publik dengan menyampaikan data dan informasi yang terkini terkait kebijakan badan publiknya, sehingga diharapkan dapat memutus mata rantai penyebaran hoaks/disinformasi.
“Sejalan dengan tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, PPID di lingkungan Kementerian Keuangan terus berupaya untuk mewujudkan penyelenggaraan good governance di Kementerian Keuangan yang diharapkan dapat berimplikasi pada terciptanya kepercayaan publik,” lanjut Deni.
Deni menambahkan, SSeminar Keterbukaan Informasi Publik tahun ini diselenggarakan dalam rangka memberikan gambaran dan pemahaman kepada publik terkait pokok-pokok kebijakan APBN 2024, serta peran strategis APBN dalam menjalankan perannya sebagai shock absorber, akselerator transformasi ekonomi dan instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.