Selain itu, dia menekankan perlunya menekan kebocoran anggaran yang dalam analisis ICOR sekitar 3-50 persen.
"Mengurangi kebocoran APBN ini juga penting," ucap Nazaruddin.
Tidak hanya itu, pemerintah dan BPH Migas perlu juga melibatkan secara aktif Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KKPU) dalam melakukan pengawasan distribusi dan konsumsi migas.
"Perlu juga melibatkan lembaga pengawas persaingan usaha untuk aktif ikut serta di dalam mengawasi pengunaan BBM bersubsidi ini, skemanya bisa dibangun bersama," tuturnya.
Terakhir, dia menyarankan BPH Migas perlu meningkatkan eksplorasi dan eksploitasi dari lifting 611.000 barel per hari dibandingkan konsumsi yang sudah 1,4 juta barel per hari.
"Ada banyak skema membatasi jenis kendaraan, bisa menurut daya dari kendaraan itu ataukah klasifikasinya lebih baik, kalau yang bersubsidi hanya untuk (kendaraan) roda dua saja," ujarnya.