"Innovative water financing menjadi isu mendasar untuk menjamin ketersediaan air dan mencapai target SDG. Pendekatan bisnis seperti biasanya harus ditinggalkan dan stakeholder utama harus bekerjasama untuk meningkatkan investasi di sektor air ini," tuturnya.
Melalui workshop ini, kata dia, diharapkan bisa mendapatkan format tepat untuk pembiayaan ini. Ditargetkan pihak swasta bisa masuk, tapi harga airnya juga terjangkau. Namun, menarik pihak swasta, diperlukan kepastian usaha.
"Ini yang harus disediakan dan dicari formatnya. Harus ada kepastian untuk pendapatan, karena biaya yang dikeluarkan besar," kata Herry.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja menjelaskan, Jawa Barat membutuhkan setidaknya dana sekitar Rp20 triliun untuk pengembangan sektor air hingga tahun 2035. Namun, dana tersebut akan berat jika hanya mengandalkan dana pemerintah.
"Sampai 2035 kita butuh investasi hingga Rp20 triliunan. Sehingga blended financial ini andalan salah satu solusi yang diharapkan bisa mengatasi kebutuhan anggaran kita. Kita tahu, kalau urusan air bersih di Jabar sudah lumayan, tapi kalau urusan pipa, kita masih kecil," ucap Setiawan.