"Saya melihat seperti ini, ini semangat BPJS kesehatan membuat banyak aplikasi, harusnya aplikasi yang terkait dengan kepesertaan cuma satu. Baik dari jenis kepesertaan, peserta penerima upah, perusahaan, ASN, Polri dan BPU. Gak Usah beda-beda, sekarangkan dibeda-bedakan. Semangat buat aplikasi tapi gampang dibobol," tutur dia.
Sementara terkait dugaan adanya kesengajaan oknum di internal BPJS Kesehatan melakukan tindakan jual-beli data, kata Timboel, akan sudah ditelusuri pihak berwenang. Saat ini, Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, sudah dipanggil Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Dia bakal dikorek soal perkara ini.
Kebocoran data juga dinilai berdampak luas di banyak sektor. Salah satunya perihal bocoran upah atau gaji peserta. Timboel menyebut, persoalan itu menjadi awal kebocoran informasi pribadi yang dimiliki masyarakat sipil dan pihak birokrasi.