Namun rencana tersebut ditolak Mahkamah Agung AS pada Juni 2023. Mayoritas hakim menilai kebijakan itu telah melampaui kekuasaan Biden sebagai Presiden AS.
Sejak saat itu, Gedung Putih telah mengumumkan program IDR baru yang akan menurunkan pembayaran bulanan menjadi 5 persen dari pendapatan diskresioner seseorang. Sebelumnya pembayaran bulanan sebesar 10 persen.
Selain itu, pemerintah akan mengurangi jangka waktu pengampunan hingga pembayaran 10 tahun, dari 20 atau 25 tahun, jika pinjaman awal kurang dari 12.000 dolar AS.
Secara keseluruhan, nilai dari keringanan utang dana pendidikan mahasiswa mencapai 116,6 miliar dolar AS atau Rp1.786 triliun untuk lebih dari 3,4 juta peminjam.
Departemen Pendidikan AS tidak dapat memberikan garis waktu yang tepat untuk berapa banyak peminjam yang akan menerima keringanan, dengan alasan rumitnya meninjau setiap pinjaman individu. Namun pejabat administrasi menjanjikan prosesnya akan selesai dalam beberapa minggu.
Ditegaskan, untuk saat ini, Departemen Pendidikan AS bergerak maju dengan rencana pelunasan utang bagi peminjam yang memenuhi syarat. Sekitar 804.000 mahasiswa memenuhi syarat untuk penghapusan utang, di mana 614.000 mahasiswa di antaranya diperkirakan akan menerima penghapusan seluruh utang dana pendidikan mereka.
“Kami membela peminjam yang melakukan segalanya dengan benar, tetapi yang kemajuannya menuju pengampunan tidak dihitung karena kegagalan administrasi di masa lalu yang telah diperbaiki oleh tim Biden-Harris tanpa lelah,” kata Menteri Pendidikan AS, Miguel Cardona dalam sebuah pernyataan yang dikutip ABC News, Selasa (25/8/2023).