JAKARTA, iNews.id - Pemerintah melalui RPJPN 2025-2045 berupaya mengarahkan orientasi pembangunan tidak sekadar memperkuat sektor ekonomi tapi juga membangun manusia dan masyarakat yang beretika, bermoral, dan berbudaya. Pasalnya, pembangunan yang berorientasi semata kepada pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan kemaslahatan masyarakat akan menimbulkan persoalan kemanusiaan
Guna mewujudkan visi tersebut, pemerintah memperkuat tiga dimensi utama, yakni kohesi sosial, inklusi sosial, dan kapasitas masyarakat sipil.
Ini merupakan benang merah dari Seminar Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Senin (13/11/2023).
“Pembangunan masyarakat masih menghadapi beragam persoalan, salah satunya terkait konflik horizontal antarkelompok masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia yang masih kerap terjadi. Hal ini menjadi tantangan yang perlu memperoleh perhatian semua pihak. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah menyusun indikator yang dapat mengukur kondisi sosial masyarakat,” ujar Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti.
Hal serupa ditegaskan Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Amich Alhumami yang menyebut pembangunan yang esensial harus dikembangkan untuk menghargai keragaman dan perbedaan, membangun harmoni sosial, serta mengukuhkan solidaritas sosial dan daya rekat masyarakat.