“BUMN telah menyumbangkan kontribusi terhadap fiskal, pajak, penerima negara bukan pajak lainnya, dan dividen sebesar Rp1.940 triliun,” ujar dia.
“Dan konsisten meningkatkan jumlah dividen kepada negara yang sebelumnya Rp29,5 triliun pada tahun 2021, pada saat ini menjadi Rp85 triliun pada tahun 2024,” kata Erick.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri mengatakan bahwa Danantara bisa menjadi cara untuk mereformasi BUMN. Sebab, lembaga itu akan menjadi superholding yang mengelola aset yang besar.
"Danantara adalah kesempatan untuk mereformasi BUMN," ucap Rizal dalam Diskusi Publik "Evaluasi Kritis 100 Hari Pemerintahan Prabowo Bidang Ekonomi" yang diselenggarakan Universitas Paramadina bersama INDEF, Rabu (22/1/2025).
Meski begitu, ia menyayangkan Danantara tak kunjung diresmikan. Hal ini, kata dia, dapat memicu ketidakjelasan tentang nasib badan baru tersebut.
Sebelumnya, Kepala Danantara Muliaman Hadad bersama Wakil Kepala Kaharuddin Djenod telah menyerahkan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) Danantara kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Jumat (29/11/2024). Kini PP dan Perpres tinggal menunggu diteken Presiden.
Head of Communication Danantara Anton Pripambudi menuturkan, pada saat bersamaan, pimpinan Danantara juga sedang melakukan finalisasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
"Dari Danantara sudah final dan sudah dilakukan analisa secara cermat kecukupan peraturan perundangan dimaksud agar Danantara bisa segera beroperasi," kata dia baru-baru ini.