Bahkan menurutnya, Prabowo juga akan membentuk badan khusus yang menangani carbon trading. "Karena peluang Indonesia terkait penyerapan karbon sangat besar, cuman belum bisa dijalankan," ucapnya.
Selain itu, Shinta juga mendengar kabar terkait adanya pembentukan Badan Penerimaan Negara, yang nantinya akan mengurusi pekerjaan yang sebelumnya ditangani oleh Direktorat Bea dan Cukai serta Direktorat Pajak di bawah Kementerian Keuangan.
"Ini ada kaitannya dengan kita semua, pemerintah dari dulu mau menaikan rasio pajak, tapi yang dilakukan berburu di kandang sendiri. Jadi ini akan memperluas pembayar pajaknya, itu yang disampaikan tim pemerintah yang akan datang," tuturnya.
Selain itu, Prabowo juga akan mengevaluasi Kementerian BUMN yang akan menjadi Badan atau Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK). Hal ini bertujuan agar meningkatkan efisiensi perusahaan BUMN sekaligus mengurangi keterlibatan birokrasi.
"Jadi, peran dari swasta dengan BUMN akan dievaluasi kembali, pemerintah yang akan datang juga berkomitmen untuk melibatkan peran swasta ke sektor-sektor tertentu di Indonesia," katanya.
"Jadi jangan khawatir kalau sekarang infrastruktur, konstruksi, itu didominasi sama BUMN, karena nanti di masa pemerintahan yang akan datang pelaku usaha diberikan kesempatan juga, untuk masuk misalnya ke pariwisata, jasa, dan lainnya," tuturnya.