JAKARTA, iNews.id - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta menentang kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan siap melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun dalam aturan terbaru ditetapkan kenaikan UMP 2022 menjadi Rp225.667 atau naik 5,1 persen.
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta Nurjaman menuturkan, pihaknya saat ini tengah melakukan pendekatan dengan Pemerintah DKI Jakarta agar Anies mengurungkan kenaikan UMP 2022. Namun jika ini tidak berhasil, Apindo akan menempuh jalur hukum.
"Saat ini kami belum menerima dan mengetahui isi salinan Kepgub yang baru. Tapi yang jelas kami akan berupaya melakukan pendekatan. Tapi kalau tidak ada hasil, kami akan bawa ini ke jalur hukum degan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara," ujar Nurjaman kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (19/12/2021).
Nurjaman menambahkan, alasan penolakan dari pihaknya lantaran Keputusan Gubernur (Kepgub) yang menaikan UMP sebesar 5,1 persen akan memberatkan pelaku usaha serta tindakan tersebut sudah melanggar aturan.
"Karena namanya revisi, itu kalau ada Kepgub yang salah. Nyatanya kan Kepgub ini kan nggak salah, nggak cacat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata dia.