JAKARTA, iNews.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai yang diajukan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan (LPPNPI) atau Airnav Indonesia Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp659,19 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk peremajaan navigasi pelayanan berupa Air Traffic Management System (ATMS) atau manajemen lalu lintas penerbangan dan ruang udara.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Rionald Silaban menuturkan, Air Traffic Management System memerlukan pemenuhan fitur sesuai dengan standar Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau International Civil Aviation Organization (ICAO). Peremajaan fasilitas tersebut diperlukan agar teknologi navigasi penerbangan di dalam negeri setara dengan negara tetangga, terutama Singapura dan Australia.
"Untuk PMN tunai, latar belakangnya adalah sehubungan dengan pandemi Covid memang kita ketahui ini berdampak langsung pada penurunan jumlah pendapatan Perum LPPNPI tahun buku 2020-2021, Perum LPPNPI mengalami kerugian, kalau saya nda salah sampai sekitar Rp500 miliar. Nah, pada saat bersamaan terdapat fasilitasi pelayanan navigasi pelayanan berupa Air Traffic Management System yang memerlukan pemenuhan fitur sesuai dengan standar dari ICAO,” ujar Rionald dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR, Senin (18/9/2023).
Rional mencatat, peralatan manajemen lalu lintas penerbangan dan ruang udara telah memasuki batas maksimum usia teknis, sehingga perlu diperbaiki. Dia merinci proses peremajaan ATMS di Jakarta terakhir kali diinstal pada 2011 silam. Hal serupa juga terjadi di beberapa bandara di wilayah lainnya. Misalnya, Balikpapan pada 2012, Medan 2012, dan Pontianak di tahun yang sama.
Perbaikan manajemen lalu lintas penerbangan dan ruang udara juga mendukung proses pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Selain itu, pembaruan sistem navigasi penerbangan udara ini menunjukan kesiapan pemerintah dalam pengambilalihan pengelolaan ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna dari Singapura, terkait program realignment fir Jakarta-Singapura.