"Kalau sudah terdaftar semua bidang tanahnya berarti di sini tidak ada lagi cekcok antar tetangga, dan tanahnya tidak bisa dicaplok oleh mafia tanah karena semua tanah sudah terdaftar," tutur Hadi Tjahjanto.
Meningkatkan taraf ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat juga menjadi salah satu tujuan dari dilakukannya percepatan pendaftaran tanah. Terbukti penambahan nilai ekonomi di Kota Tangerang Selatan mencapai Rp20,05 triliun yang didapat dari PPh, BPHTB, PNBP, dan Hak Tanggungan.
"Jadi di Tangerang Selatan ini ekonominya sangat maju sekali, masyarakatnya sejahtera," ujar Menteri ATR/Kepala BPN.
Dengan capaian 98,6 persen, Menteri ATR/Kepala BPN berharap pendaftaran tanah di Kota Tangerang Selatan terus dipercepat sehingga dapat segera dideklarasikan sebagai Kota Lengkap. "Kita kebut hingga 2025 sudah selesai Kota Lengkap 100 persen," ucapnya.
Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Yulia Jaya Nirmawati, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Lampri, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Sudaryanto beserta jajaran. Turut hadir pula Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie beserta wakilnya, Pilar Saga Ichsan, serta jajaran Forkopimda setempat.