1. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk : Rp14,04 triliun
2. PT Bank Mandiri Tbk : Rp8,75 triliun
3. PT Telkom Indonesia Tbk : Rp7,74 triliun
4. PT Bukit Asam Tbk atau PTBA : Rp5,21 triliun
5. PT Perusahaan Gas Negara Tbk : Rp 3,01 triliun
6. PT Bank BNI Tbk : Rp1,63 triliun
7. PT Aneka Tambang Tbk : Rp605 miliar
8. PT Semen Indonesia Tbk (SIG) : Rp520 miliar
9. PT Mitratel : Rp362 miliar
10. PT Timah Tbk : Rp296 miliar
11. PT BTN Tbk : Rp142 miliar
Sebelumnya, Erick Thohir telah memperkirakan sebelumnya bahwa hanya ada 11 BUMN yang bisa menyetorkan dividen kepada negara. Bahkan, hingga 2023-2024 mendatang pemegang saham tidak memaksakan 30 BUMN lainnya untuk membayarkan dividen.
Perkiraan itu didasarkan pada kinerja perusahaan dan public service obligation (PSO) atau kewajiban pelayanan publik.
"Kalau kita lihat sampai 2023-2024 memang itu dividen berdasarkan 11 BUMN saja sedangkan total BUMN setelah dikonsolidasikan total 41. Tidak menutup mata, yang 30 itu tidak kita paksakan untuk dividen kalau memang layanan secara servisnya sangat besar," ujar Erick.
Sebaliknya, pemegang saham akan memaksimalkan BUMN yang secara korporasi berorientasi bisnis untuk meningkatkan dividennya.
Semula Kementerian BUMN menargetkan dividen BUMN pada 2021 mencapai Rp30 triliun-Rp35 triliun. Target ini melebihi realisasinya, di mana 11 perusahaan saja mampu mencatatnya dividen Rp41 triliun.
Meski begitu, dividen 2021 masih tercatat rendah bila dibandingkan realisasinya di tahun 2020. Pada periode tahunan sebelumnya total setoran 5 BUMN saja mencapai 45 triliun atau setara 90,6 persen dari total dividen pemerintah pada 2020.