PON 2028 Digelar Di NTB–NTT, Jakarta Turun Jadi Kekuatan Pendukung Utama

JAKARTA, iNews.id – Jakarta memastikan siap menjadi support system utama penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII 2028 dengan dukungan ratusan venue olahraga serta penguatan sistem transportasi ibu kota.

Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Pramono Anung, menegaskan peran Jakarta dalam PON 2028 bukan sebagai tuan rumah utama, melainkan sebagai daerah pendukung yang membantu kelancaran pelaksanaan ajang olahraga nasional tersebut. PON XXII 2028 akan digelar di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca Juga

PON 2028 Dipastikan Tanpa Venue Baru, Pemerintah Genjot Efisiensi Besar

Dalam skema tersebut, Jakarta akan menjadi lokasi pertandingan sejumlah cabang olahraga yang tidak memiliki fasilitas di NTB dan NTT. Ibu kota juga disiapkan sebagai pusat dukungan mobilitas serta transportasi para peserta dari seluruh provinsi di Indonesia.

Pramono menegaskan seluruh dukungan Jakarta akan berjalan penuh, sementara keputusan teknis pelaksanaan tetap berada di bawah kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta daerah tuan rumah utama.

Baca Juga

Pramono Usul PON 2028 Digelar di Jakarta: Daripada Susah-Susah Bangun Fasilitas Baru

Jakarta Siapkan 256 Venue untuk Dukung PON 2028

Pramono Anung mengungkapkan Jakarta telah menyiapkan total 256 venue yang siap digunakan untuk mendukung PON 2028. Rinciannya terdiri dari 36 venue milik pemerintah pusat yang sebagian besar berada di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, serta 220 venue milik Pemerintah Provinsi Jakarta.

Selain itu, sejumlah venue swasta juga disiapkan untuk cabang olahraga seperti voli, basket, tenis, hingga cabang lain yang membutuhkan fasilitas khusus.

Baca Juga

Format PON Dirombak Total, Hanya Cabor Olimpiade yang Dipertandingkan

“Berdasarkan pengalaman yang lalu, penyelenggaraan PON ini kalau tidak dipersiapkan secara baik maka jangan sampai kemudian apa yang menjadi arahan Bapak Presiden tidak bisa kita jalankan. Maka tadi saya menyampaikan kepada Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga dan juga para Gubernur, Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system membantu penyelenggaraan ini,” ujar Pramono di Graha Kemenpora, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Dia menegaskan Jakarta tidak akan ikut campur dalam teknis pertandingan, termasuk penentuan cabang olahraga maupun lokasi pertandingan yang menjadi kewenangan penuh Kemenpora dan panitia pusat.

Baca Juga

Atlet Garbha Presisi Polri Borong Medali di PON Bela Diri 2025 Kudus

“Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana, sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan,” lanjutnya.

Transportasi dan Akomodasi Jakarta Diperkuat

Selain venue, Jakarta juga menyiapkan sistem transportasi yang ditargetkan semakin matang pada 2028. Sejumlah proyek transportasi massal diproyeksikan sudah rampung dan siap mendukung mobilitas peserta PON.

Pramono menyebut salah satu proyek utama adalah LRT rute Velodrome–Manggarai yang akan memiliki 11 titik pemberhentian dengan nilai investasi Rp12,5 triliun. Proyek ini diharapkan memperkuat konektivitas selama pelaksanaan PON.

Selain LRT, pengembangan MRT juga ditargetkan selesai hingga kawasan Monas dan Duta Merlin. Sistem transportasi lain seperti TransJakarta, TransJabodetabek, dan JakLingko juga disiapkan untuk mendukung pergerakan kontingen dari berbagai daerah.

“Di tahun 2028 transportasi di Jakarta juga akan jauh lebih baik. LRT yang dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah DKI Jakarta mulai dari Velodrome sampai Manggarai insyaallah bulan Agustus ini akan diresmikan,” kata Pramono.

Dia juga memastikan Jakarta siap dari sisi akomodasi, mengingat akses penerbangan ke ibu kota dinilai lebih mudah dibanding banyak daerah lain di Indonesia. Hal ini akan memudahkan kedatangan kontingen dari seluruh provinsi.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan PON 2028 harus berjalan baik dari sisi penyelenggaraan dan administrasi. Dia menekankan pentingnya efisiensi serta koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan sesuai arahan pemerintah pusat.

“Kita ingin memastikan PON ini berjalan baik. Baik tidak hanya penyelenggaraan, tetapi juga baik secara administratif. Dan tentu kita memastikan direktif Bapak Presiden juga kita laksanakan,” ujar Erick.

Editor: Abdul Haris