Konflik PBMI Memanas, Atlet Muay Thai Indonesia Jadi Korban Polemik Kepengurusan

JAKARTA, iNews.id - Dualisme kepengurusan Pengurus Besar Muay Thai Indonesia (PBMI) memicu ketidakpastian besar bagi lebih dari 1.200 atlet Muay Thai di seluruh Indonesia. Konflik organisasi yang terus memanas membuat atlet tidak hanya kehilangan fokus latihan, tetapi juga dihantui persoalan legalitas hingga tekanan psikologis.

Polemik kepengurusan PBMI kini menyeret banyak pihak. Atlet yang seharusnya bersiap menghadapi kompetisi justru ikut terdampak akibat tarik ulur konflik internal organisasi. Situasi tersebut membuat kubu Farel Alfaret dan Lutfi Agizal mulai mengambil langkah lebih serius untuk mencari penyelesaian.

Baca Juga

Jelang Final Piala FA 2025-2026 Manchester City vs Chelsea, Berikut Daftar Juara FA Cup Terbanyak

Sekretaris Jenderal PBMI versi Ketua Umum Farel Alfaret, Lutfi Agizal, menyoroti sejumlah persoalan administratif yang dinilai janggal dalam tubuh organisasi. Salah satu yang disorot berkaitan dengan penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) di sejumlah daerah.

"Terjadi penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) di 30 Pengurus Provinsi (Pengprov) secara mendadak tanpa melalui proses pencabutan SK kepengurusan yang lama. Ini jelas cacat prosedur organisasi," kata Lutfi dalam keterangan tertulisnya.

Baca Juga

Wonderkid MU Dipanggil Timnas Rusia, Inggris Terancam Kehilangan Talenta

Menurut Lutfi, persoalan tersebut bukan sekadar konflik internal biasa. Dia menilai pembekuan pengurus daerah dilakukan tanpa mekanisme organisasi yang jelas, termasuk tanpa surat peringatan maupun rapat terbuka.

"Organisasi harusnya berjalan di atas aturan, bukan selera individu," tambahanya.

Baca Juga

Ngeri! Ini Ranking FIFA 5 Lawan Timnas Futsal Indonesia di Copa Del Mundo 2026

Atlet Disebut Alami Tekanan Mental
Konflik dualisme PBMI disebut mulai berdampak langsung terhadap kondisi psikologis atlet. Sejumlah orang tua atlet melaporkan adanya tekanan dan intimidasi dari pihak tertentu yang membuat atlet kehilangan fokus bertanding.

Situasi tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap masa depan prestasi Muay Thai Indonesia di level internasional. Ketidakpastian status organisasi dinilai bisa mengganggu persiapan atlet menghadapi berbagai agenda kompetisi.

Baca Juga

Timnas Futsal Indonesia Diundang ke Copa Del Mundo 2026, Tantang Brasil hingga Prancis

Kubu Farel Alfaret dan Lutfi Agizal kemudian mengusulkan audiensi terbuka demi menciptakan transparansi terkait status atlet nasional dan kondisi organisasi PBMI saat ini.

"Kami berupaya untuk menciptakan ruang dialog yang konstruktif agar semua pihak bisa memahami situasi yang ada, terutama berkaitan dengan kesejahteraan atlet," ungkap Lutfi.

Baca Juga

Pelatih Thailand Tegang Hadapi Timnas Indonesia di Piala Asia 2027, Takut Kalah?

Tidak berhenti sampai di situ, kubu tersebut juga mulai menyiapkan langkah politik jika persoalan dualisme PBMI tidak kunjung menemukan titik terang. Mereka membuka kemungkinan membawa konflik organisasi tersebut ke DPR RI melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

"Kami ingin menyelesaikan ini secara kekeluargaan dan profesional di tingkat lembaga olahraga. Namun, jika menemui jalan buntu, kami akan membawa masalah dualisme PBMI ini ke Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI," tegas Lutfi.

Saat ini, sejumlah pengurus daerah dari berbagai wilayah seperti Papua hingga DKI Jakarta dikabarkan mulai bersatu untuk memperjuangkan kejelasan nasib atlet Muay Thai Indonesia. Mereka berharap konflik kepengurusan segera diselesaikan agar atlet kembali fokus menjalani latihan dan kompetisi.

Editor: Reynaldi Hermawan