3 dari Sumsel, 128 Sengketa Hasil Pilkada 2020 Masuk MK

JAKARTA, iNews.id - Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Selasa pukul 18.00 WIB menerima sebanyak 128 permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, baik secara langsung maupun daring. Tiga di antaranya dari Sumatra Selatan yakni Pilkada OKU, PALI dan Musi Rawas Utara (Muratara)

Dikutip dari laman Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Selasa (22/12/2020), untuk pemilihan gubernur, terdapat tiga permohonan perselisihan hasil pilkada, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Bengkulu.

Baca Juga

Salurkan Bantuan, Anggota DPR Ini Ajak Muslimat NU Baca Alfatiha untuk Gubernur Sumsel

Permohonan perselisihan hasil pemilihan paling banyak adalah bupati, yakni sebanyak 112 permohonan, sedangkan untuk wali kota sebanyak 13 permohonan.

Selengkapnya, pada hari Selasa terdapat penambahan permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati sebanyak dua perkara untuk Pemilihan Bupati Banjar.

Baca Juga

Uji Beban, 24 Truk Pasir Parkir di Atas Jembatan Musi VI Palembang

Pada hari Senin tercatat terdapat tambahan 35 permohonan, yakni Pemilihan Bupati Bolaang Mongondow Timur (2), Sigi, Mamuju, Meranti, Seram, Luwu, Luwu Utara, Pegunungan Bintang (2 perkara), Kepulauan Aru, Mandailing Natal, Barru (2 perkara), dan Banyuwangi.