Pesan Mendagri untuk 3 Pj Gubernur DOB Papua : Jaga Stabilitas Politik

JAKARTA, iNews.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta ketiga penjabat (pj) gubernur daerah otonom baru (DOB) Papua agar menjaga stabilitas politik dan pemerintahan selama mereka bertugas. Ketiganya yakni Pj Gubernur Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Tengah 

"Saya sudah komunikasi sama mereka. Saya sudah sampaikan banyak. Satu, stabilitas politik dan pemerintahan, itu nomor satu," ujar Tit usai meresmikan tiga provinsi baru dan melantik ketiga penjabat gubernur di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (11/11/2022).

Baca Juga

3 Provinsi Baru Papua Butuh Ribuan ASN, Wamendagri: 1 DOB Butuh Sekitar 1.056 Orang

Menurutnya, stabilitas politik dan pemerintahan penting untuk dijaga agar pembangunan daerah Papua Selatan, Papua Pegunungan serta Papua Tengah dapat berjalan dengan baik dan optimal. 

"Kita lihat Afghanistan dan Ukraina, sumber dayanya hebat. Akan tetapi, kalau politik dan pemerintahannya terjadi kekacauan, kan enggak bisa bekerja," katanya.

Baca Juga

Apolo Safanpo Dilantik Jadi Pj Gubernur Papua Selatan, Fokus Pembangunan Manusia

Sebelumnya, Tito telah melantik secara resmi tiga penjabat gubernur provinsi-provinsi baru di Papua tersebut. Mereka yakni Apolo Safanpo sebagai Penjabat Gubernur Papua Selatan, Nikolaus Kondomo sebagai Penjabat Gubernur Papua Pegunungan dan Ribka Haluk sebagai Penjabat Gubernur Papua Tengah.

Terkait dengan latar belakang profesi ketiga penjabat gubernur tersebut, Apolo sempat menjabat sebagai Rektor Universitas Cendrawasih Papua, Nikolaus sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Papua dan Ribka sebagai Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Papua serta pernah menjadi Penjabat Bupati Yalimo.

Baca Juga

Dilantik Jadi Pj Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo : Semua karena Kasih Tuhan

Sebelum dilantik menjadi penjabat gubernur, ketiganya resmi dilantik sebagai staf ahli. Apolo merupakan Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan, Nikolaus merupakan Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga dan Kerja Sama Internasional pada Kejaksaan Agung serta Ribka merupakan Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik.

Menurut Tito, pelantikan ketiga penjabat gubernur itu menjadi staf ahli ditujukan agar mereka memenuhi syarat menjadi penjabat gubernur, yakni berkedudukan sebagai pejabat pimpinan tinggi madya.

Baca Juga

Profil Ribka Haluk, Gubernur Perempuan Pertama di Tanah Papua

"Untuk menjadi penjabat gubernur itu, undang-undang menyatakan harus pejabat pimpinan tinggi madya. Artinya, eselon 1 struktural, fungsional pun enggak boleh, seperti Pak Apolo. Pak Rektor itu fungsional jabatannya, makanya beliau ditarik untuk memenuhi syarat sebagai pejabat pimpinan tinggi madya, eselon 1 struktural. Staf ahli menteri itu eselon 1 struktural dan itu dilaksanakan dengan keppres," kata Tito.

Editor: Donald Karouw