Penanganan KKB Harus Terstruktur, Anggota DPR: Karena Mereka Punya Organisasi Cukup Kuat

JAYAPURA, iNews.id - Penanganan kelompok kriminal bersenjata (KKB) sebagai teroris harus dilakukan secara terstruktur dan terkendali dengan baik. Sebab komplotan tersebut memiliki organisasi dan mendapat dukungan sebagian kecil warga.

"Saya mengingatkan agar pasukan yang dilibatkan dalam pemberantasan separatis di Papua harus benar-benar terstruktur dan terkendali dengan baik," kata Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, Jumat (30/4/2021).

Baca Juga

Tak Ada Gangguan KKB, Ilaga dan Beoga Masih Dijaga TNI Polri

Langkah itu menurut dia karena teroris di Papua sudah memiliki organisasi yang cukup kuat, terstruktur dan mendapat dukungan dari sebagian masyarakat. Karena itu pasukan yang dilibatkan dalam pemberantasan organisasi teroris ini, terstruktur dengan baik.

"Komando pengendalian (Kodal) penumpasan teroris di Papua harus jelas, siapa bertanggung jawab kepada siapa. Sistem kordinasinya seperti apa dan yang terpenting targetnya pun harus terukur dengan baik dengan tetap memperhatikan HAM," ujarnya.

Baca Juga

Ini Alasan Pemprov Papua Minta Label Teroris untuk KKB Dikaji Kembali

Dia menilai, untuk menunjang keberhasilan penumpasan teroris di Papua, pemerintah harus segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang keterlibatan TNI dalam pemberantasan teroris.

TB Hasanuddin juga mendesak agar setelah status KKB di Papua menjadi teroris, sehingga harus mendapat penanganan yang lebih komprehensif. Karena statusnya diturunkan dari organisasi Papua merdeka (OPM) menjadi KKB malah semakin meresahkan.

Baca Juga

KKB Papua Teroris, Polri Segera Ubah Pola Operasi 

"Namun setelah dinyatakan KKB, korban dari TNI dan Polri justru lebih banyak. Bahkan terbukti justru dalam status KKB, OPM semakin banyak, pengikutnya pun semakin bertambah," katanya.

Dia mengingatkan agar kejadian yang sudah terjadi jangan sampai terulang kembali khususnya setelah KKB dinyatakan sebagai organisasi teroris.

Editor: Andi Mohammad Ikhbal