Terpidana Penggelapan Gaji Honorer BPBD Bandarlampung Pulangkan Kerugian Negara Rp173 Juta

BANDARLAMPUNG, iNews.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandarlampung menerima pembayaran uang pengganti dari mantan bendahara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandarlampung. Dia merupakan terpidana korupsi penggelapan gaji.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bandarlampung Helmi Hasan mengatakan, Krissanti menyerahkan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp173.962.071.

Baca Juga

DPO Kasus KDRT dan Penggelapan Ditangkap saat Nongkrong di Taman Kurma Lubuklinggau 

Helmi menambahkan, uang pengganti tersebut diserahkan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bandarlampung Ahmad Hasan Basri.

Pembayaran uang pengganti itu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam putusannya Nomor : 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk tanggal 20 Januari 2022.

Baca Juga

Polresta Manado Ungkap Kasus Penggelapan Jaminan, 2 Pelaku Ditangkap 

"Uang pengganti tersebut disetorkan ke kas negara sebagai PNBP Kejaksaan Negeri Bandar Lampung melalui bank BRI Cabang Tanjung Karang," kata Helmi, Jumat (10/3/2023).

Sebagai informasi, dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan vonis penjara tiga tahun terhadap mantan bendahara BPBD Kota Bandarlampung Krissanti, Kamis (20/2/2022).

Baca Juga

4 Sindikat Penipuan dan Penggelapan Mobil Antarprovinsi Ditangkap, 1 di Antaranya Wanita

Krissanti dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi dengan menggelapkan kas dan gaji karyawan. 

Majelis Hakim Hendro Wicaksono menyebut, Krissanti terbukti melakukan Pasal 8 Jo Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Baca Juga

Oknum Aggota DPR Asal Sumsel Dilaporkan Pengusaha ke Polisi Kasus Penipuan dan Penggelapan

Uang pengganti tersebut harus dibayarkan dengan cara dititipkan melalui Bendahara BPBD Bandarlampung, untuk dikembalikan kepada para pihak yang berhak. 

Jika uang pengganti tersebut tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan inkrah, maka harta bendanya bakal disita, jika masih tidak mencukupi, maka akan dipidana penjara selama 1 tahun. 

Baca Juga

Terdakwa Kasus Penggelapan PT MPR Divonis 3 Tahun Penjara di PN Bandung

Putusan itu lebih rendah dari tuntutan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dita Adrian yang menuntut Krissanti 3 tahun dan 6 bulan dan denda sebanyak Rp150 Juta subsidiair 3 bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp173 Juta.

Editor: Nur Ichsan Yuniarto