Usulan Provinsi Sunda Terkendala Aspek Sosiologis, DPRD Jabar Soroti Cirebon, Depok dan Bekasi

BANDUNG, iNews.id - Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi Provinsi Sunda terus memicu perdebatan di tengah masyarakat. Meski telah disampaikan kepada DPRD Jabar, usulan tersebut belum mendapat persetujuan karena masih harus melalui sejumlah tahapan dan kajian.

Usulan tersebut mendapat penolakan dari berbagai kalangan, terutama pegiat budaya di wilayah Pantai Utara (Pantura). Selain itu, sebagian masyarakat menilai pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan penyelesaian persoalan ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan infrastruktur dibanding membahas perubahan nama provinsi.

Baca Juga

Muncul Wacana Ganti Nama Provinsi Jabar Jadi Tatar Sunda, Anggota DPR: Kenapa Harus Diganti?

Namun, ada juga yang mendukung dengan alasan untuk memperkuat serta menjaga identitas budaya Sunda.

Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa menyampaikan bahwa lembaganya baru menerima aspirasi tersebut dan belum mengambil keputusan. 

Baca Juga

Haul Akbar Ulama dan Habaib Betawi, Pramono: Jakarta Harus Jadi Rumah Semua Suku dan Agama

Menurutnya, usulan perubahan nama masih memerlukan kajian yang komprehensif serta harus melalui mekanisme pembahasan di komisi sebelum dapat diproses lebih lanjut.

Buky juga menjelaskan bahwa proses perubahan nama provinsi tidak sederhana karena harus mempertimbangkan aspek sosiologis. 

Pasalnya, Jabar memiliki wilayah dengan karakter budaya yang beragam, seperti kawasan yang berbatasan dengan budaya Betawi di Depok dan Bekasi, serta wilayah Pantura seperti Cirebon yang memiliki kekhasan budaya tersendiri.

"DPRD belum menyampaikan persetujuan karena masih ada tahapan yang harus dilalui. Kita masih berhadapan dengan aspek sosiologis. Kita tahu di Jabar ini ada saudara-saudara dari Cirebon, kemudian ada juga kawasan yang beririsan dengan betawi, milsanya Depok, Bekasi nah tidak mudah juga menggulirkan penggantian nama dengan kesundaan," ujar Buky.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jabar, Erwan Setiawan mengatakan bahwa pembahasan mengenai perubahan nama provinsi menjadi kewenangan Gubernur Jabar. 

Menurutnya, masyarakat perlu diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan terhadap usulan tersebut karena hingga kini perubahan nama Provinsi Jabar masih sebatas wacana dan belum menjadi keputusan resmi.

"Kita berproses saja silakan masyarakat yang menilai bagaimana tanggapannya. Itu kan sepenuhnya ada pada Pak Gubernur," ucap Erwan.

Sebelumnya, usulan perubahan nama Provinsi Jabar menjadi Provinsi Sunda mengemuka setelah sejumlah akademisi, budayawan, dan sejarawan Sunda beraudiensi dengan Komisi I DPRD Jabar. 

Mereka menilai perubahan nama penting untuk memperkuat identitas Sunda, meski di sisi lain muncul desakan agar pemerintah lebih fokus menyelesaikan persoalan yang berdampak langsung pada masyarakat.

Editor: Kurnia Illahi