BANDUNG BARAT, iNews.id - Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyoroti banyaknya tenaga kerja kontrak yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Banyaknya tenaga kerja kontrak (TKK) tersebut dinilai sangat membebani APBD KBB.
"Jumlah TKK di KBB terlalu banyak hingga jadi beban APBD KBB, padahal beban kerjanya sedikit," kata Ketua Komisi I DPRD KBB, Wendi Sukmawijaya, Kamis (20/1/2022).
Awal Maret Pasar Tagog Padalarang KBB Ditempati, Rencana Ada Bioskop Dibatalkan
Dia menyebutkan, saat ini ada sekitar 3.665 TKK yang tersebar di hampir semua OPD. Padahal jika mengacu pada hasil analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK), di KBB hanya butuh sekitar 1.500 tenaga kerja non PNS (TKK).
Imbas dari banyaknya TKK yang ada, membuat APBD KBB banyak terkuras untuk gaji TKK. Diperhitungkan dalam setahun Pemkab Banung Barat harus mengeluarkan gaji untuk total para TKK tersebut sekitar Rp144-145 miliar.
6 Warga Bandung Positif Terpapar Omicron, Yana Minta Warga Tak Panik
Pihaknya akan meminta kepada Pemda KBB untuk melakukan pendataan dan analisis kebutuhan di setiap SKPD dengan menyesuaikan analisis jabatan dan analisis beban kerjanya.