Menperin: Nissan e-Power Jawab Ketergantungan terhadap BBM

JAKARTA, iNews.id - PT Nissan Motor Indonesia (NMI) memperkenalkan teknologi andalannya e-Power kepada masyarakat Indonesia yang merupakan jembatan menuju kendaraan listrik (electric vehicle) sesungguhnya. Pengenalan teknologi tersebut disaksikan Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto.

Menperin mengatakan, kehadiran teknologi Nissan e-Power merupakan jawaban dari ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM). Di mana Indonesia ke depan akan mengembangkan kendaraan listrik (electic vehicle) yang benar-benar ramah lingkungan.

"Apa yang di dalam e-Power tetap membutuhkan BBM untuk menghidupkan generator listrik. Namun, dengan tenaga listrik penggunaan BBM menjadi lebih efisien," ujarnya, dalam acara perkenalan teknologi Nissan e-Power di BSD City, Tangerang, Kamis (13/11/2017).

Airlangga berharap Indonesia bisa segera memberlakukan penggunaan kendaraan bertenaga listrik, agar bisa menciptakan lingkungan bebas emisi. Pengembangan teknologi electric vehicle diharapkan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan ketergantungan impor BBM.

“Diversifikasi ke arah bahan bakar gas, biodiesel ataupun EV sebagai jawaban mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak dan penggerak ramah lingkungan menjadi tujuan pemerintah ke depan,” jelasnya.

Airlangga mengungkapkan pemerintah menargetkan pada 2025 industri di Indonesia sudah bisa melakukan produksi kendaraan listrik. Targetnya 25% atau sekitar 400 ribu dari pangsa pasar otomotif di Indonesia yang sebesar 2 juta.

Untuk teknologi Nissan e-Power sendiri, Airlangga menyebut sebagai solusi yang praktis untuk saat ini karena pengoperasiannya tidak menuntut adanya fasilitas charger. Fasilitas tersebut masih menjadi kendala kendaraan listrik di Indonesia, dalam hal kesiapan infrastruktur.

Selain itu, regulasi masih menjadi hal yang diharapkan bisa segera terbentuk karena dengan regulasi yang ada sekarang membuat harga kendaraan bertenaga listrik di Indonesia mahal. “Regulasinya sudah kita submit dan harmonisasi dengan Kementerian Keuangan, semoga bisa diselesaikan dalam waktu tidak terlalu lama,” tandas Airlangga.

Editor: Dani M Dahwilani